Beritaenam.com — Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menghadiri acara silaturahmi bersama 2.007 kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, pada Minggu (21/7). Acara ini dihadiri oleh kepala sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) se-DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Heru didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Agus Joko Setyono, dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin. Ia menegaskan bahwa 4.000 guru honorer di DKI Jakarta akan direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Dalam pertemuan dengan kepala sekolah se-DKI Jakarta, kami menyampaikan bahwa 4.000 guru honorer tersebut akan diproses untuk direkomendasikan mendapatkan Dapodik,” kata Pj. Gubernur Heru.
Ia mengingatkan bahwa jumlah 4.000 guru honorer tersebut tidak bisa bertambah lagi karena pendataan telah selesai dilakukan pada Desember 2023. Jumlah tersebut sudah termasuk 107 guru yang terkena penataan. Oleh karena itu, kepala sekolah tidak boleh merekrut guru honorer baru tanpa seizin Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta.
“Namun, data itu harus ada cut off date-nya. Tadi kami sepakat dengan kepala sekolah bahwa cut off date-nya pada Desember 2023. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya, yaitu rekomendasi Dapodik,” ujar Pj. Gubernur Heru.
Pj. Gubernur Heru menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus berupaya memperhatikan nasib guru honorer agar mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.
Selain merekomendasikan Dapodik kepada 4.000 guru honorer, Pj. Gubernur Heru juga menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan DKI akan membuka lowongan guru Kontrak Kerja Individu (KKI) sebanyak 1.700 guru pada Agustus 2024 mendatang. Ia mengajak para guru honorer untuk mendaftarkan diri agar dapat diproses sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
“Pada 2025 nanti, Pemprov DKI akan membuka kembali pendaftaran guru KKI. Jadi, 2.300 guru honorer lainnya bisa ikut mendaftarkan diri. Jika anggarannya memungkinkan, jumlahnya akan bertambah lagi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan memenuhi kebutuhan untuk kekurangan guru di sekolah khusus atau difabel,” imbuh Pj. Gubernur Heru.
Selama menunggu pendaftaran guru KKI pada Agustus 2024 maupun 2025 mendatang, para guru akan tetap mengajar seperti biasa. Upaya ini dilakukan untuk menghormati jasa para guru sebagai pahlawan pendidikan. Terkait kekurangan guru, Disdik Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan pemetaan bagi sekolah yang memiliki kelebihan guru. Hal ini ditujukan untuk memudahkan penempatan pengajar di sekolah yang mengalami kekurangan guru.
“Kekurangan guru sedang dihitung. Dengan adanya pertemuan kepala sekolah hari ini, kita bisa melakukan reposisi. Jika ada yang kelebihan guru IPA, bisa digeser ke sekolah yang tidak memiliki guru IPA. Kepala sekolah juga sepakat tidak harus merekrut guru honorer baru melainkan melakukan pemetaan untuk mengatasi kekurangan guru, termasuk memperhitungkan 4.000 guru honorer ini,” ujar Pj. Gubernur Heru.
Selain itu, Pj. Gubernur Heru berpesan agar guru dan orangtua siswa dapat mencegah dan mengantisipasi terjadinya perundungan antarsiswa. Dengan demikian, suasana kegiatan belajar mengajar yang nyaman, aman, tertib, dan tenang dapat tercipta bagi peserta didik. “Saya titip pesan, dalam tahun ajaran baru tidak ada murid senior yang membully murid junior. Ini adalah tanggung jawab guru dan orangtua,” pungkas Pj. Gubernur Heru.
