Pernyataan Prabowo soal karhutla kembali menjadi sorotan setelah ia menyebut ada indikasi banyak perusahaan asing ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Salah satu perusahaan disebut telah melanggar aturan hingga 19 kali.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Isi Pernyataan Prabowo soal Karhutla
Pernyataan Prabowo soal karhutla disampaikan di hadapan sejumlah kepala daerah yang hadir dalam rakornas tersebut.
Menurut CNN Indonesia, Prabowo menyebut perusahaan asing pemegang konsesi itu sudah beroperasi belasan tahun. Sebagian melanggar aturan tiga hingga empat kali, sebagian lagi belasan kali.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus tanggung jawab.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Dalam pernyataan Prabowo soal karhutla itu, ia juga meminta angka 19 kali pelanggaran diperiksa ulang. Ia menyatakan izin perusahaan yang sudah dua kali melanggar sebaiknya dicabut, siapa pun pemiliknya.
“Ini minta dicek lagi apa benar 19 kali.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Menurut Antara, Prabowo menyampaikan pernyataan itu dalam acara yang sama saat ia meresmikan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan. Ia juga menilai pengelolaan perkebunan oleh bangsa sendiri lebih baik.
“Mungkin, lebih baik kita kelola daripada mereka, karena kita cinta tanah air kita.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Dalam pernyataan Prabowo soal karhutla tersebut, nama perusahaan maupun negara asalnya belum disebutkan. Menurut Prabowo, nama-nama itu akan diumumkan pada waktunya.
“Nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Singgung Negara yang Mengolok-olok Indonesia
Pernyataan Prabowo soal karhutla juga menyinggung kritik dari luar negeri atas kabut asap. Menurut Antara, ia menyebut ada negara yang mengolok-olok Indonesia, padahal perusahaan dari negara-negara itu ikut bertanggung jawab.
“Ada beberapa negara yang mengolok-olok kita, menghina, dan sebagainya.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Menurut Inilah.com, Prabowo juga menegaskan sikap Indonesia terhadap negara lain dalam pidato yang sama. Inilah.com mencatat perusahaan yang disebut melanggar hingga 19 kali itu masih beroperasi, dan Prabowo menilai pemerintah tidak perlu menunggu pelanggaran berulang untuk mencabut izin.
“Indonesia ingin menjadi sahabat dari semua negara, tapi ya kita perlu waspada.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Antara mencatat dugaan itu terkait kebakaran di Kalimantan dan Sumatera. Prabowo meyakini pelaku pembakaran bukan masyarakat Kalimantan, dan menyebut TNI, Polri, serta pemerintah daerah telah bekerja keras menangani karhutla.
Ia juga menyoroti dampak kesehatan bagi warga terdampak, terutama anak-anak. Menurut detikNews, Prabowo menyebut pemerintah sudah berupaya menangani kebakaran yang asapnya sampai ke negara tetangga.
“Itu anak-anak kita, rakyat kita yang rusak kesehatannya.”
Prabowo Subianto, Presiden RI
Konteks: Polri Tetapkan 11 Korporasi Tersangka Karhutla
Pernyataan Prabowo soal karhutla muncul sehari setelah Polri mengumumkan 11 korporasi sebagai tersangka karhutla. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut tiga di antaranya berstatus penanaman modal asing (PMA), menurut Kompas.com.
Suyudi menyampaikan hal itu pada Rabu malam, 21 Oktober 2026, seusai sidang kabinet di Istana Kepresidenan. Ia menyebut ketiga perusahaan PMA itu berada di Kalimantan, tetapi belum membuka identitasnya.
Menurut VIVA, penyidik masih menelusuri negara asal investasi asing yang berkaitan dengan perkara karhutla tersebut.
Bareskrim sebelumnya telah meningkatkan 98 laporan polisi terkait korporasi dalam kasus karhutla ke tahap penyidikan. Kapolri juga menyatakan pemilik dan pemegang saham perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban.
Latar Belakang Karhutla 2026
Karhutla menjadi isu besar sepanjang Oktober 2026. Pada 12 Oktober, beritaenam.com melaporkan 793 titik api karhutla terdeteksi, dengan Kalimantan Tengah sebagai wilayah terparah.
Kementerian Kesehatan mencatat 50.891 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di 63 kabupaten dan kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla selama Juli hingga Agustus 2026, menurut Katadata.
Lembaga riset CELIOS memperkirakan luas lahan terbakar sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare. CELIOS juga memperkirakan biaya ekonomi dan kesehatan akibat karhutla pada periode itu berkisar Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun. Lembaga yang sama memperkirakan hingga 17,4 juta orang berpotensi mengalami gejala ISPA akibat karhutla pada 2026, menurut Databoks.
Pemerintah sebelumnya menyatakan karhutla belum ditetapkan sebagai bencana nasional karena dinilai masih dapat ditangani. Menlu Arrmanatha juga menjelaskan pengerahan 60.000 personel kepada Menlu Malaysia.
Kabut asap juga berdampak ke negara tetangga. Di Singapura, jumlah pasien klinik dan IGD bertambah saat kabut asap melanda, sementara Malaysia membawa isu ini ke pertemuan menteri luar negeri ASEAN.
Hingga Jumat, 23 Oktober 2026, nama perusahaan asing yang dimaksud dalam pernyataan Prabowo soal karhutla belum diumumkan. Dalam pemberitaan 21 dan 22 Oktober 2026, Polri juga belum membuka identitas 11 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
