Presiden Prabowo tetapkan target rupiah pada kisaran 16.800 hingga 17.500 per dolar Amerika Serikat untuk tahun anggaran 2027, dalam pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di hadapan Rapat Paripurna DPR, Rabu, 20 Mei 2026.
Prabowo menjadi presiden pertama dalam sejarah yang menyampaikan langsung dokumen KEM-PPKF kepada DPR, suatu fungsi yang sebelumnya selalu dilaksanakan oleh menteri terkait. Ia hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pukul 09.30 WIB di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Target Nilai Tukar dan Stabilitas Fiskal 2027
“Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berada pada rentang Rp 16.800 hingga Rp 17.500. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia.”
– Presiden Prabowo Subianto, Rapat Paripurna DPR, Rabu 20 Mei 2026
Target tersebut ditetapkan di tengah tekanan berat terhadap rupiah yang sempat menyentuh rekor terlemah sepanjang sejarah di level 17.706 per dolar AS pada pertengahan Mei 2026. Pemerintah juga menargetkan laju inflasi domestik pada kisaran 1,5 hingga 3,5 persen untuk menopang stabilitas daya beli masyarakat.
Defisit anggaran ditargetkan ditekan di level 1,80 hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027, sebagai fondasi menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.
Bongkar Kebocoran Kekayaan Negara Rp14.000 Triliun
Dalam pidatonya, Prabowo mengungkapkan lemahnya pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam telah mengakibatkan hasil kekayaan bumi Indonesia tidak sepenuhnya dinikmati rakyat. Prabowo menyebut potensi kebocoran kekayaan negara mencapai lebih dari Rp14.000 triliun.
Merujuk Pasal 33 UUD 1945, Prabowo menegaskan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam wajib dikuasai negara demi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat.
Wajibkan Ekspor Komoditas Strategis Lewat BUMN
Sebagai respons atas persoalan tata kelola ekspor, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pada hari yang sama terkait pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam. Komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro-alloys diwajibkan diekspor melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
“Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.”
– Presiden Prabowo Subianto, Rapat Paripurna DPR, 20 Mei 2026
DPR Nilai Pidato Sebagai Sinyal Optimisme
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dari Partai NasDem menyatakan kehadiran langsung Presiden Prabowo di DPR memberikan sinyal optimisme dan kepastian arah negara. Saan menyebut langkah ini bersejarah karena merupakan pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro kepada DPR.
“Saya yakin akan mengalami perbaikan dan peningkatan yang signifikan dari semua indikator tadi yang disampaikan oleh Presiden.”
– Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI, di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu 20 Mei 2026
Target pengurangan kemiskinan juga masuk dalam paparan KEM-PPKF 2027. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0 hingga 6,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen melalui peningkatan investasi, penguatan sektor industri, serta pengembangan UMKM dan ekonomi digital.
