Upah minimum provinsi atau UMP 2027 wajib ditetapkan para gubernur paling lambat Sabtu, 21 November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan yakin seluruh kepala daerah dapat memenuhi tenggat tersebut.
Setelah UMP 2027, pemerintah juga menetapkan tenggat bagi upah minimum sektoral dan upah minimum kabupaten/kota. Penghitungannya memakai formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.
Jadwal Penetapan UMP 2027 dan Upah Minimum Lain
Menurut detikFinance, pemerintah merilis jadwal pengumuman upah minimum 2027 sebagai berikut:
- Upah Minimum Provinsi (UMP): paling lambat 21 November 2026.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK): paling lambat 25 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP): paling lambat 26 November 2026.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK): paling lambat 30 November 2026.
Gubernur wajib menetapkan UMP dan UMSP. Adapun penetapan UMK dan UMSK disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.
“Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi. Gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kota/kabupaten.”
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Menaker Yakin Gubernur Tepat Waktu
Menurut CNN Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah menggelar sosialisasi dengan kepala dinas pada 13 November. Pertemuan dengan gubernur, bupati, dan wali kota juga digelar di Kementerian Dalam Negeri pada 16 November.
“Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur, ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimis.”
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Kemnaker telah mengirim surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan upah minimum sektoral, serta estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Surat itu ditujukan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.
Dewan Pengupahan Daerah beranggotakan perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Dewan ini memberi rekomendasi kepada gubernur sebagai penentu akhir UMP 2027.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak.”
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan, dalam keterangan tertulis, Senin, 16 November 2026
Data Formula Penghitungan Upah Minimum 2027
Yassierli menyebut penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026. Berikut komponen penghitungannya:
- Tiga variabel utama: Kebutuhan Hidup Layak, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
- Formula: pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu pada rentang 0,5 hingga 1,0.
- Estimasi KHL disusun dari data konsumsi rumah tangga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
- Komponen KHL: makanan, kebutuhan pokok lain, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
- Estimasi KHL kabupaten/kota disusun lewat klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Nama undang-undang itu ditulis berbeda antarmedia. detikFinance dan Liputan6.com menyebutnya UU tentang Pelindungan Pekerja, sedangkan sejumlah laporan CNN Indonesia sebelumnya menyebut UU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders.”
Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan
Usulan Kenaikan dari Kalangan Buruh
Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal sebelumnya mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Menurut Liputan6.com, usulan itu disampaikan pada Oktober 2026.
Iqbal merujuk pada perhitungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh. Data BPS Oktober 2025 hingga September 2026 yang mereka pakai mencatat rata-rata inflasi 3,20 persen dan pertumbuhan ekonomi 5,43 persen.
Dengan indeks tertentu 0,9, perhitungan KSPI menghasilkan kenaikan 7,8 persen. Iqbal menyebut rentang indeks tertentu 0,5 hingga 0,9 berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2025, berbeda dari rentang 0,5 hingga 1,0 yang disebut Menaker untuk UMP 2027.
“Maka angka kenaikan upah minimum secara rata-rata nasional itu kami turunkan sedikit, karena ada yang tinggi ada yang rendah, yaitu menjadi 7,5%.”
Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh
Iqbal juga menepis kekhawatiran bahwa kenaikan upah minimum akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menurut catatan KSPI, pabrik yang paling banyak tutup pada 2025 hingga Juni 2026 justru berada di daerah dengan upah minimum rendah.
Ia menilai penutupan pabrik lebih banyak dipicu melemahnya permintaan pasar internasional terhadap industri berorientasi ekspor, seperti tekstil, garmen, dan sepatu. Iqbal juga menyebut kenaikan biaya bahan baku, gas industri, bahan bakar minyak, dan logistik sebagai faktor lain.
Besaran indeks yang akan dipakai pemerintah daerah belum diumumkan dalam sumber yang dibaca beritaenam.com. Tanggapan asosiasi pengusaha atas usulan buruh juga belum dimuat.
Konteks: Aturan Ketenagakerjaan Baru
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon paling lambat Oktober 2027. Ketentuan itu diulas dalam artikel dana cadangan pesangon.
Status Terkini UMP 2027
Hingga Rabu, 18 November 2026, besaran UMP 2027 di setiap provinsi belum diumumkan. Gubernur memiliki waktu hingga 21 November 2026 untuk menetapkan UMP 2027, disusul UMK pada 25 November.






