Wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka menguat setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA miliknya tidak sah. PDIP, PKS, dan Golkar menyebut hak menyatakan pendapat DPR sebagai jalur tindak lanjut, Selasa, 10 November 2026.
DPR baru memproses usulan itu setelah masa sidang dibuka pada Selasa ini. PSI meminta Gibran diberi ruang klarifikasi, sementara tanggapan langsung Gibran soal wacana tersebut belum dimuat dalam sumber yang dibaca beritaenam.com.
Peta Sikap Partai soal Pemakzulan Gibran
Menurut CNN Indonesia dan detikcom, berikut sikap sejumlah partai terkait pemakzulan Gibran:
- PDIP: hak menyatakan pendapat disebut pilihan paling rasional. Ketua DPP Andreas Hugo Parera mendorong Gibran mundur.
- PKS: Gibran diminta mundur, dan hak menyatakan pendapat disebut pilihan paling relevan.
- Golkar: putusan MA dinilai bisa dianggap meminta DPR memakai hak menyatakan pendapat.
- NasDem: mendukung proses yang konstitusional.
- PSI: meminta Gibran diberi ruang klarifikasi lebih dulu.
Sikap resmi Gerindra, PKB, Demokrat, dan PAN belum ditemukan dalam berita yang dibaca beritaenam.com.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan pandangan partainya di Sekolah Partai, Senin, 9 November 2026. Menurut CNN Indonesia, PDIP juga telah berdialog dengan fraksi lain.
“Hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini.”
Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP
Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan sikap senada dalam keterangan resmi. Ia menilai langkah mundur akan menjadi pilihan yang baik sebelum proses pemakzulan Gibran berjalan.
“Akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden.”
Almuzzammil Yusuf, Presiden PKS
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan DPR wajib menindaklanjuti putusan pengadilan. Pernyataan itu dimuat detikcom.
“Apakah mas Gibran mau mundur monggo itu hak beliau.”
Mardani Ali Sera, Ketua DPP PKS
Dari Golkar, Sekjen Sarmuji menyebut DPR bisa memakai hak menyatakan pendapat untuk menyatakan pencalonan Gibran tidak sah. Anggota Komisi II DPR dari Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai jalur itu yang tepat, bukan hak angket.
“Kalau semua persyaratan sudah terpenuhi, tidak ada jalan lain lagi.”
Surya Paloh, Ketua Umum NasDem
Surya Paloh menyampaikan hal itu usai acara NasDem Berbagi di Jakarta, Minggu malam. Ia menyebut situasi ini sebagai kesedihan, seperti dimuat CNN Indonesia.
PSI Minta Ruang Klarifikasi, Istana Wapres Respons Massa
PSI menilai wacana pemakzulan Gibran terlalu terburu-buru. Menurut detikcom, Ketua DPP PSI Bestari Barus mempertanyakan desakan PDIP.
“Kan ruang untuk klarifikasi itu belum diberikan kepada Pak Wapres. Kenapa jadi buru-buru?”
Bestari Barus, Ketua DPP PSI
Pada Senin, sekitar 30 hingga 40 orang berunjuk rasa di depan kompleks Istana Wakil Presiden dan meminta Gibran mundur. Plt Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar menyebut Gibran menghormati aspirasi tersebut dan meminta gerbang dibuka untuk berdialog, menurut detikcom.
Pernyataan Al Muktabar itu menanggapi aksi massa, bukan menjawab langsung wacana di DPR. Gibran berhak atas kesempatan menyampaikan klarifikasi dalam proses yang berjalan.
Latar Belakang: Putusan MA dan MK soal Ijazah Gibran
Wacana pemakzulan Gibran berangkat dari dua putusan pengadilan. MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026, mengabulkan gugatan Muhammad Subhan Palal dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
Surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu dipakai sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024. Putusan tersebut sebelumnya diulas dalam artikel putusan MA suket Gibran.
Adapun Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak diterima karena pemohon tidak punya kedudukan hukum. Menurut CNN Indonesia, MK tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah setara SMA, tetapi temuan itu tidak bisa dijadikan dasar mendiskualifikasi Gibran.
Gugatan lain terkait ijazah Gibran juga pernah diulas dalam artikel gugatan ijazah Gibran di PTUN.
Mekanisme Hak Menyatakan Pendapat di DPR
Menurut CNN Indonesia, hak menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3. Pasal 79 ayat (4) mencakup dugaan presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat.
- Usulan harus diajukan minimal 25 anggota DPR.
- Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri minimal dua pertiga anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut usulan terkait putusan MA baru diproses setelah masa reses berakhir. DPR juga disebut masih menunggu salinan resmi putusan MA, menurut detikcom.
“Kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang.”
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI
Status Terkini Pemakzulan Gibran
Hingga Selasa pagi, 10 November 2026, belum ada usulan resmi pemakzulan Gibran yang tercatat diproses DPR dalam sumber yang dibaca beritaenam.com. PDIP, PKS, dan Golkar menyebut hak menyatakan pendapat, sedangkan PSI meminta ruang klarifikasi bagi Gibran.
