Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri rapat paripurna DPR pada Kamis, 1 Oktober 2026. Rencana kehadiran itu dikonfirmasi juru bicara Partai Gerindra Bahtra Banong.
Agenda Rapat Paripurna DPR ke-8 Masa Sidang I
Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dijadwalkan dimulai pukul 09.30 WIB. Rapat digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat memiliki dua agenda utama. Agenda pertama adalah penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Agenda kedua adalah persetujuan perpanjangan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Desain Industri. Agenda itu juga dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Jadwal rapat paripurna DPR tersebut ditetapkan setelah rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi pada 28 September 2026.
“Insyaallah kalau enggak ada halangan, beliau akan hadir.” — Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus juru bicara Partai Gerindra
Bahtra tidak menjelaskan secara rinci tujuan kehadiran Presiden dalam rapat tersebut. Hingga Kamis pagi, DPR juga belum menyampaikan agenda tambahan yang melibatkan Presiden.
Badan Otorita Pantura dan Proyek Giant Sea Wall
Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOP Pantura) dipimpin Didit Herdiawan Ashaf. Lembaga itu menangani kawasan pesisir utara Jawa, termasuk penurunan muka tanah dan kerusakan ekosistem pesisir.
BOP Pantura juga mengoordinasikan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek perlindungan pesisir itu direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur.
Badan Anggaran DPR telah menyetujui pagu anggaran BOP Pantura sebesar Rp481,1 miliar untuk tahun anggaran 2027. Persetujuan itu diberikan dalam rapat Banggar pada akhir September 2026.
Persetujuan anggaran itu diberikan dalam rapat Banggar pada 24 September 2026 yang dipimpin Wakil Ketua Banggar Muhidin Mohamad Said. Muhidin menyebut wilayah Pantura mengalami penurunan muka tanah beberapa meter setiap tahun.
Menurut Muhidin, pelaksanaan program tanggul laut membutuhkan kontribusi pemerintah daerah. Daerah yang dimaksud adalah DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
BOP Pantura memiliki dua wakil kepala, yaitu Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro. Proyek tanggul laut ditujukan melindungi sekitar 20 juta penduduk di pesisir utara Jawa.
Penetapan mitra kerja akan menentukan komisi DPR yang mengawasi BOP Pantura. Keputusan itu menjadi salah satu agenda rapat paripurna DPR hari ini.
RUU Desain Industri yang menjadi agenda kedua akan menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. RUU tersebut masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026 dan dibahas panitia khusus DPR.
Salah satu usulan pemerintah dalam RUU itu adalah mempercepat waktu sertifikasi desain industri. Waktu sertifikasi diusulkan dipangkas dari sekitar enam bulan menjadi 33 hari kerja.
Kehadiran Kedua Prabowo di Paripurna Tahun Ini
Ini bukan pertama kalinya Prabowo dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna DPR pada 2026. Pada 20 Mei 2026, ia menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027.
Kehadiran tersebut tercatat sebagai yang pertama bagi seorang presiden untuk menyampaikan KEM-PPKF secara langsung. Sebelumnya, dokumen itu biasanya disampaikan Menteri Keuangan mewakili pemerintah.
“Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk sekali lagi kita menyatukan pandangan.” — Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara
Pada kesempatan itu, Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Prabowo juga menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD pada 2026.
Rapat paripurna DPR sebelumnya, yakni Rapat Paripurna ke-7 pada Selasa, 29 September 2026, mengesahkan Undang-Undang APBN 2027. Belanja negara dalam APBN 2027 ditetapkan Rp4.106,26 triliun.
Pada pagi hari ini, Prabowo lebih dulu memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ia kemudian meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila sekitar pukul 09.53 WIB.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang statusnya tengah diuji dalam sidang ijazah di MK, turut hadir dalam upacara tersebut. Ketua DPR Puan Maharani juga hadir dan membacakan ikrar dalam upacara di Lubang Buaya.
Hingga berita ini disusun pada Kamis pagi, rapat paripurna DPR dengan agenda BOP Pantura dan RUU Desain Industri masih dijadwalkan berlangsung. Kehadiran Presiden belum dikonfirmasi secara resmi oleh Sekretariat Jenderal DPR.
